Wapres Kantongi 3 Nama Calon Sekda Riau

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri memastikan tiga nama calon Sekretaris Daerah Provinsi Riau sudah berada di Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono. Namun demikian, Kemendagri belum bisa memastikan kapan Sekda Riau definitif ditetapkan.

Tiga nama calon Sekda yang diusulkan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal, yakni Kepala Inspektorat Riau Syamsurizal, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau Ramli Walid dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau Zaini Ismail. Dari tiga nama tersebut, salah satunya akan ditetapkan sebagai Sekda Riau definitif.

"Pak Mendagri sudah menyerahkan tiga nama calon Sekda Riau ke TPA yang langsung dipimpin oleh Wapres. Selanjutnya, salah satu dari tiga nama tersebut akan ditetapkan menjadi Sekda definitif," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar 'Donny' Moenek, di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Donny belum bisa memastikan berapa lama proses TPA dalam menetapkan satu nama untuk menjadi Sekda definitif. "Proses TPA itu tidak bisa diprediksi. Bisa saja satu bulan, dua atau lebih," katanya.

Seperti diketahui, jabatan Sekda Riau saat ini kosong pasca Wan Syamsir Yus pensiun pada 1 April lalu. Terkait Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, Dony menyatakan pihaknya tidak perlu memberitahukan kepada Gubri untuk mengangkat Plt Sekda. Sebab wewenang mengangkat Plt, sepenuhnya berada di tangan Gubri. Jika mengangkat Plt Sekda, Donny menyatakan Gubri hanya melapor ke Kemendagri

Penyadap Karet Resah Hadapi Tahun Ajaran Baru

TELUK KUANTAN-Sejak dua bulan terakhir ini, harga karet mengalami penurunan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat Kuantan Singingi yang sebagian besar bergantung pada komoditas tersebut. Terlebih tahun ajaran baru sudah mendekat.

"Entah lah pak, bagaimana caranya nanti, tahun ini anak saya yang paling tua mau melanjutkan ke SMP kalau lulus, dan yang nomor dua mau masuk TK, pastinya perlu biaya yang tidak sedikit, sementara sekarang jangankan menabung untuk persiapan, kebutuhan sehari-hari saja sering ngutang di warung," ujar Iros, ibu rumah tangga asal Taluk Kuantan saat berbincang dengan wartawan beberapa waktu lalu.

Ibu tiga anak yang suaminya sehari-hari berporfesi sebagai petani penyadap karet ini mengaku kalau penghasilan suaminya dari menyadap karet kebun milik kerabatnya itu hanya berkisar Rp 200 ribu satu minggu itu pun kalau tidak ada hujan.

"Sekarang harga karet terus turun, bahkan dua hari lalu kami jual harganya cuma Rp 7000 satu kilo, dalam seminggu itu cuma paling dapat 70 kg, jadi duitnya paling Rp 400 ribu, dibagi dua dengan yang punya kebun tinggal lagi Rp 200 ribu, bayar hutang di kedai dengan hutang sama induk semang, paling 100-150 yang dibawa pulang, Rp. 100 ribu seminggu mau makan apa zaman sekarang ini, yah makanya terpaksa ngutang lagi," ujarnya lirih.

Seharusnya menurut Iros, dalam menghadapi tahun ajaran baru ini dirinya sudah bisa menabung untuk persiapan mulai dari sekarang, tapi dengan kondisi seperti ini ia mengaku tidak bisa.

Terpisah, salah satu induk semang (toke) yang biasa membeli karet masyarakat di Seberang Taluk, Buyung mengakui kalau sejak dua bulan terakhir ini harga karet memang anjlok. "Wah, karam kami pak, sudah 7000 sekarang, kalau udah segini banyak petani yang ngutang,"ujarnya singkat

Batal di Riau, ISG III Akhirnya Dipindah ke Jakarta.

JAKARTA - Pesta olahraga antarnegara Islam, Islamic Solidarity Games (ISG) 2013, akhirnya diputuskan digelar di Jakarta, 22 September - 1 Oktober. Pasalnya, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, seperti rencana awal. 

Dilansir dari kompas.com, keputusan ini diambil melalui rapat dengan berbagai pihak. "Tadi siang ada keputusan penting yang sangat terpaksa sekali harus kami ambil. Mencermati perkembangan terakhir di Pekanbaru, ISG terpaksa digelar di Jakarta," kata Menpora, Roy Suryo, ditemui di kantor Kemenpora di Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2013). 

Berdasarkan hasil rapat Kemenpora dengan KOI, KONI, panitia ISG, Satlak Prima, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Roy mengaku terpaksa membuka opsi ketiga, yakni pemindahan tempat pelaksanaan ISG dari Riau, agar pelaksanaan ISG tetap berlangsung tanpa harus merugikan Indonesia maupun negara-negara peserta.
Sebelumnya Roy memang mengatakan opsi pemindahan tempat pelaksanaan ISG dari Riau merupakan pilihan terakhir demi menghormati masyarakat Riau. Beberapa poin yang membuat ISG tidak memungkinkan dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, lanjut Roy, antara lain dua arena utama yang masih disegel dengan utang Rp 200 miliar yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu dekat, serta waktu yang bentrok dengan Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Riau.

"Mekanisme keuangan di Riau tidak memungkinkan menyelesaikan utang penyelesaian dua venue utama sebesar Rp 200 miliar. Begitu juga stadion aquatik yang belum ada perkembangan berarti," jelas Roy. Ia menambahkan, "Status Rusli Zainal (Gubernur Riau sekaligus Ketua Pelaksana ISG) sebagai tersangka tidak memungkinkan lagi melaksanakan secara penuh selaku ketua panitia dan stake holder daerah yang kurang support menyelesaikan progres ISG, maka kami membuka opsi ketiga.

" Wacana awal untuk menggeser pelaksanaan ISG pada bulan September, menurut Roy, juga tidak memungkinkan karena bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau, apalagi kalau harus ada putaran kedua, maka Pilkada putaran kedua akan digelar lagi pada bulan Oktober. "Psikologis masyarakat di sana lebih cenderung menunggu Pilkada. Sedangkan kalau menunggu Pilkada selesai mungkin sekitar November. Tetapi kami tidak mau menabrak pelaksanaan SEA Games (Desember 2013) karena target kami tetap juara umum," kata Roy.

Awalnya ajang kompetisi antarnegara Islam itu akan digelar pada 6-17 Juni 2013 di Pekanbaru, Riau. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk pelaksanaan ISG sementara pemerintah daerah Riau juga memberi anggaran dana Rp 45 miliar. Dengan dipindahnya pelaksanaan ISG dari Riau, maka dana ISG dari anggaran daerah dihanguskan. "Kebijakannya nanti dari Pemerintah Riau," ujar Roy. Roy mengaku belum memberitahu langsung kabar ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Namun ia memastikan, Pemerintah DKI Jakarta tidak perlu menyediakan anggaran dana khusus untuk ISG. "Saya percaya DKI Jakarta akan lebih mudah dan lebih siap," kata Roy yang akan segera menggelar pertemuan dengan Jokowi.(MRnetwork) http://www.halloriau.com/read-olahraga-34142-2013-04-22-isg-iii-akhirnya-dipindah-ke-jakarta.html

APBD Kuansing 2013 Masih Diverifikasi

TELUK KUANTAN-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kuansing yang telah disahkan Selasa (28/1) lalu, belum dapat dipastikan bisa digunakan, karena masih diverifikasi di Kantor Gubernur Riau . “Sekarang masih dilakukan proses verifikasi di Kantor Gubri, sehingga APBD belum bisa digunakan sebagaimana mestinya," jelas Asisten III Sekdakab Kuansing, Frederik Sabtu lalu. Sesuai proses, biasanya verifikasi dilakukan dengan meneliti draf APBD 2013 yang dikirim. Kalau ada yang kurang akan dilakukan perbaikan oleh tim yang melakukan verifikasi sebelum SK Gubri turun. Dalam proses verifikasi, sesuai APBD 2013 yang disahkan DPRD diperkirakan tidak akan berubah. Kalau angkanya tetap, tapi kalau berkasnya ada yang kurang lengkap tentu akan dilengkapi. Jadi angka tidak berpengaruh pada proses verifikasi. Hal senada juga dikatakan Kabag Keuangan Sekdakab Kuansing, Musli Hariyandi verifikasi masih berjalan. Pihaknya akan cek apakah SK Gubri telah turun. Senin akan dicek. Sesuai hasil Paripurna DPRD Kuansing beberapa waktu lalu, APBD 2013 yang disahkan sebesar Rp.1.190.304.513.200. APBD juga terdapat Silpa sebesar Rp130 Miliar. Sehingga total APBD tahun 2013 Rp1.190.304.513.200. Dana tersebut telah terbagi untuk membiayai kegiatan belanja daerah berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang terbagi kepada seluruh SKPD. Untuk jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.060.304.513.200 dengan rincian, target pendapatan asli daerah sebesar Rp30.488.054.200, dana perimbangan Rp948.992.941.000 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp80.823.518.000. (rob)http://haluanriaupress.com/index.php/daerah/halaman-14/6146-apbd-kuansing-2013-masih-diverifikasi.html

Tahun 2013, Pemkab Terimas PNS

TELUK KUANTAN - Pemkab Kuansing kemungkinan besar tahun 2013 ini menerima calon pegawai negeri sipil, baik untuk honorer K2 maupun dari jalur murni ( umum ). " Kalau informasi dari MenPAN memang akan ada penerimaan CPNS tahun ini, ini bukan kata Sekda ya namun dari informasi yang telah disampaikan MenPAN, nanti saya dituntut pula kalau tidak jadi,"ujar Sekda Kuansing Drs H Muharman, M.Pd diruang kerjanya, Jumat ( 18/1 ) sore . Kalau penerimaan CPNS jadi dilaksanakan ujarnya, berdasarkan informasi dari MenPAN akan diserangkaikan dengan penerimaan honorer K2. Jadi nanti kalau daerah sudah diminta untuk mengajukan usulan formasi penerimaan CPNS ke MenPAN, akan ada daftar uota untuk CPNS honorer K2, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun untuk jumlah kuota yang akan diberikan kepada Kuansing untuk penerimaaan CPNS tahun 2013 menunggu kajian dari MenPAN. Karena sebelum menentukan Kuota, MenPAN akan mempelajari dengan sejumlah data seperti SOTK ( struktur organisasi tata kerja ), jumlah pegawai yang ada serta formasi yang ada, kemudian jumlah penduduk Kuansing. " Hasil kajian mereka nantinya, akan menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan jumlah kuota CPNS untuk Kuansing,"ujar mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kuansing itu. Sedangkan SOTK Kuansing, analisa jabatan dan jumlah pegawai Pemkab Kuansing, jumlah penduduk dan kebutuhan pegawai baru katanya sudah dikirim Pemkab Kuansing ke MenPAN sebagai dasar bagi mereka untuk melakukan kajian. " Kini Kita tinggal menunggu kuota yang akan diberikan,'ujarnya. Kalau kuota sudah diberikan katanya, Pemkab nanti akan mengajukan usulan formasi ke MenPAN, seperti jurusan tenaga strategis, jurusan tenaga pendidik dan jurusan tenaga kesehatan yang akan dibuka untuk penerimaan CPNS. Kemudian MenPAN memberikanpersetujuan terhadap formasi yang diajukn itu. " Setelah itu baru dapat diumumkan penerimaan CPNS kepada masyaarakat. Tapi sekali lagi Saya tegaskan, informasi penerimaan diperoleh dari MenPAN bukan dari Pemkab, karena kewenangan menentukan daerah boleh atau tidak menerima CPNS tergantung dari MenPAN,"pungkasnya. ( isa ) http://kuansingterkini.com/berita/detail/708/2013/01/18/tahun-2013,-pemkab-terimas-pns#.UXOSMFIY3z8

benarkah mahalnya biaya pembuatan akte kuansing-inhu " akan dikembalikan"?

Masyarakat Inhu mengeluhkan mahalnya biaya penetapan kelahiran di Pengadilan Negeri Rengat. Mereka minta harganya diturunkan. RENGAT-Tingginya biaya penetapan akte kelahiran melalui keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Rengat, sebagaimana amanat UU 23/2006 tentang admintrasi kependudukan. Dikeluhkan warga Indragiri Hulu (Inhu). Biaya penetapan kelahiran yang disetorkan saat pengajuan permohonan sebesar 400 ribu, dirasa cukup memberatkan sebagaimana disampaikan warga Inhu Taufik Hidayat kepada riauterkini.com Selasa (21/2/12). "Dengan biaya 400 ribu saat kita mengajukan permohonan untuk penetapan kelahiran di PN Rengat, untuk satu akte kelahiran cukup memberatkan," ujarnya. Ditambahkanya, tentunya biaya akan lebih besar lagi bila harus membuat akte kelahiran untuk dua orang anak. "Terpaksa saya harus menunda pembuatan akte kelahiran untuk kedua anak saya," tandasnya. Sejak diberlakukanya UU 23/2006 untuk pengurusan akta lahir bagi warga yang berusia diatas satu tahun harus ada penetapan PN setempat. Sementara itu, humas pengadilan negeri (PN) Rengat Dicky S Nitbani ketika dikonfirmasi riauterkini.com mengatakan, biaya 400 ribu yang disetorkan saat pengajuan permohonan akan dipergunakan untuk biaya pemanggilan saksi. Dan akan diperhitungkan sesuai jauh dekatnya jarak tempat tinggal saksi. "PN Rengat kan wilayah kerjanya mencakup dua kabupaten Inhu dan Kuansing, jadi penetapan biaya 400 ribu tersebut berdasarkan jarak maksimal," urainya. Dari 400 ribu biaya yang disetorkan, tidak serta merta habis seluruhnya, akan diperhitungkan berapa biaya yang terpakai dan sisanya akan dikembalikan kepada pemohon. "Biaya yang dikeluarkan dari pemohon di Inhu dan Kuansing akan berbeda, Untuk saksi yang berdomisili di Rengat tentunya biaya pemanggilanya tidak sebesar yang berdomisili di Kuansing. Biaya yang dipergunakan akan disertai perincian dan sisa biaya dari 400 ribu tersebut akan dikembalikan," ungkapnya. PN Rengat menjamin, semua biaya yang dikeluarkan pemohon dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana rincian yang diberikan. Mengingat biaya tersebut akan masuk ke kas negara, sebagai penghasilan dari sektor non pajak. Jelasnya.