Rp910 Juta untuk 14 Koptan Disalurkan

KUANSING (RP) - Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana sebesar Rp910 juta untuk 14 kelompok tani (Koptan) yang ada di Kuansing. Masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan Rp65 juta.

Dana tersebut diserahkan Bupati H Sukarmis melalui Kepala Dinas Perikanan Kuansing Ir Emmerson kepada 14 kelompok tani tersebut, di Wisma Hasanah Teluk Kuantan, Selasa (27/8).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PBB) tahun 2013 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan produktivitas ikan di Indonesia.

Untuk menjalankan program ini, para petani terlebih dahulu harus mendapatkan pengetahuan tentang aturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dari dana Rp910 juta ini.

Sehingga, Pemkab Kuansing yang mendapatkan program tersebut melalui Dinas Perikanan melaksanakan acara sosialisasi program PUMP-PB.

Sosialisai program ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kuansing, Ir Emmerson yang dihadiri para pejabat di Dinas Perikanan, para Kepala UPTD Perikanan, Penyuluh Lapangan, dan Ketua Kelompok Tani beserta anggota yang menerima bantuan ini.

Adapun 14 kelompok tani yang menerima bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini adalah, Kelompok Tani Lel Bersatu dari Desa Sako Pangean, Sejahtera Bersama dari Desa Sungai Langsat Pangean, Mina Batuah dari Desa Sako Pangean, dan Sentra Binjai dari Desa Rawang Binjai Pangean.

Kemudian, Koptan Binti Mandi dari Pulau Kijang Kuantan Hilir, Tigo Muaro dari Desa Kampung Baru Inuman, Soriak Mandiri I dan II dari Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah.

Selanjutnya, Koptan Rimtakop Sepakat dari Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik, Sikuran Jaya dari Desa Bedeng Sikuran Inumman, Rao-rao dari Desa Kampung Bari Sentajo Raya, Pincuran Betung dari Desa Koto Cerenti, Batang Kanca Jaya dari Desa Tebarau Panjang Gunung Toar dan Mina Mandiri dari Kelurahan Sungai Jering Kuantan Tengah. Sebanyak 14 kelompok tani yang mendapat bantuan ini merupakan hasil verifikasi dan seleksi dari pihaknya di Dinas Perikanan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Perikanan Kuansing, Ir Emmerson mengatakan, bahwa dana yang disalurkan kepada koptan ini merupakan dana dari pemerintah pusat yang merupakan aspirasi yang disampaikan oleh pihaknya di Pemkab Kuansing, yang didukung oleh Bupati H Sukarmis dan bantuan dari anggota DPR RI asal Riau di pusat.(adv/a)

Wujud Komitmen Perusahaan, Program RAPP Sejahterakan Warga Pulau Padang

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) senantiasa menunjukkan komitmen yang kuat dalam peran serta membangun bumi lancang kuning dan mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Berbagai kegiatan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga saat ini.

Program-program tersebut diantaranya program Pertanian Terpadu (IFS), Usaha Kecil dan Menengah (SME�s), Pelatihan Keterampilan Kejuruan (Vocational Training), Pembangunan Infrastruktur (SIP), Kesukarelawanan Karyawan (EV), Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, Bidang Keagamaan, hingga program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan.

Program ini sudah diimplementasikan di sekitar wilayah operasional perusahaan, yakni di Kabupaten Pelalawan, Kampar, Siak, Kuansing, dan Kep Meranti.

Saat ini RAPP tengah fokus menjalankan berbagai program Community Development (CD) di Kep Meranti, khususnya di Pulau Padang. Meski sempat berhenti beroperasi akibat pro kontra terhadap keberadaan perusahaan kertas tersebut, RAPP tetap melanjutkan estafet program CD yang menjadi tonggak penting perusahaan dalam menumbuhkembangkan diri bersama masyarakat.

Hingga saat ini perusahaan telah memberikan kontribusi berupa bantuan pemberian beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, memberikan peluang kerja dan usaha kepada masyarakat lokal, peningkatan tingkat kesehatan masyarakat seperti pelayanan paket gizi, pengobatan massal, imunisasi serta sunatan massal, pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas imam dan khatib, pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian.

Tak kalah menariknya, untuk lebih mempermudah aktifitas bagi masyarakat Pulau Padang, RAPP juga memberikan bantuan infrastruktur yang telah diberikan berupa bantuan pembangunan masjid/musholla, sekolah, sarana olah raga, kantor desa, peralatan/meubel, jalan desa serta bangunan sosial lainnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen RAPP untuk menyejahterakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Pulau Padang.

Seperti dalam rilis yang diterima Halloriau.com, Asman, tokoh masyarakat Desa Mengkopot mengungkapkan, ''Sebelumnya saya pernah mengikuti sosialisasi yang difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian ada yang mengatakan jika perusahaan masuk maka pulau padang akan hanyut (tenggelam, red), banjir. Menurut saya, kemarin itu ada segelintir masyarakat yang terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat kepentingan kelompok. Syukurlah alhamdulillah untuk saat ini, Desa Mengkopot sudah kondusif. Karena adanya penghentian sementara operasional RAPP beberapa waktu lalu, banyak terjadi pengangguran. Saat ini Desa Mengkopot menjadi perhatian lewat program CD nya, selagi perusahaan berjalan sesuai prosedur, kami tetap mendukung, harapan saya program CD nya berkelanjutan sepanjang tahun.''

Senada dengan Asman, Aris (60), salah seorang pemilik kantin di Sei Kuat, sangat merasakan dampak dari penghentian operasional RAPP di daerahnya. Pria yang telah menetap di Sei Kuat sejak tahun 1985 itu mengatakan, semenjak operasional RAPP berhenti, selama satu tahun belakangan kantin miliknya terpaksa harus ditutup. Ia juga terpaksa memulangkan pekerja tetapnya yang berjumlah 12 orang karena tak sanggup membayar upah mereka.

''Selama penghentian ini saya mengalami kerugian yang cukup besar. Dan sejak pertengahan April lalu sudah banyak orang yang datang ke sini (Desa Sei Kuat, red), sehingga penghasilan mulai banyak,'' ujar Pria asal Binjai, Sumatera Utara itu saat ditemui disela-sela aktivitasnya.

Sementara itu, Marzum, Estate Manager RAPP untuk wilayah Pulau Padang mengungkapkan, RAPP akan memberikan peluang kerja bagi lebih kurang 500 orang penduduk tempatan dan membuka kesempatan kepada kontraktor lokal. Program dari CD kembali bergulir seperti perbaikan jalan yang sedang dinantikan oleh masyarakat, serta bantuan infrastruktur lainnya.

Keberadaan RAPP sangat berdampak bagi pembangunan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-UI) tahun 2010 menyimpulkan selama beroperasi (1999-2010) RAPP telah berkontribusi dalam pembentukan PDB nasional sekitar Rp 75 trilliun.

Berkontribusi dalam menciptakan pendapatan rumah tangga nasional sekitar Rp 22.3 trilyun, dan Riau sekitar Rp 17.1 trilyun (76.6%), dan sisanya 23.4% muncul di Provinsi lainnya. Kontribusi peningkatan jumlah tenaga kerja RAPP dan perusahaan rekanannya secara rata-rata sekitar 87 ribu orang, yang terdiri dari 64 ribu orang (72.95%) di Riau, dan 23 ribu orang (27.05%) muncul di provinsi lain. Pengeluaran untuk program CSR telah memberikan dampak multiplier output, bahkan dalam jangka panjang, alokasi pengeluaran program CSR yang tepat sasaran dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (*/Yusni Fatimah)
http://www.halloriau.com/read-otonomi-34619-2013-05-11-program-rapp-sejahterakan-warga-pulau-padang--.html

Biaya Haji 2013 Resmi Rp 34,3 Juta

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya sudah meneken peraturan presiden (perpres) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2013. Presiden mengucap syukur karena BPIH tahun ini lebih rendah USD 90 dibanding tahun lalu. Kementerian Agama (Kemenag) segera menetapkan masa pelunasan BPIH 2013 bagi calon jamaah haji yang masuk kuota haji tahun ini.

Kabar pengesahan Perpres BPIH 2013 itu ditegaskan Menteri Agama Suryadharma Ali.
"Memang benar sudah disahkan Presiden Perpresnya. Sebentar lagi akan mulai dibuka masa pelunasan," katanya usai mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) kemarin.

Menteri yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, saat ini tugasnya Kemenag untuk menyiapkan urusan teknisnya.

"Termasuk kapan calon jamaah haji bisa mulai melunasi, akan kita tetapkan segera," papar menteri yang akrab disapa SDA itu. Dia meminta supaya masyarakat yang sudah masuk kuota haji tahun ini, supaya mempersiapkan diri. Diantara yang utama adalah mempersiapkan uang untuk melunasi ongkos naik haji.

Persiapan ini penting, karena mulai tahun ini Kemenag hanya membuka satu tahap pelunasan BPIH. Jika ada calon jamaah haji kuota 2013 yang tidak bisa melunasi BPIH pada waktu yang telah ditetapkan, maka nomor porsinya masuk daftar sisa kuota. Sisa kuota ini lantas ditarik oleh Kemenag, selanjutnya dibagikan lagi ke daerah untuk dipakai jamaah lanjut usia.

"Urusan teknis pelunasan BPIH nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu, red)," ujarnya. Dia mengatakan jika Kemenag akan mempelajari terlebih dulu perpres BPIH itu sebelum kebijakan pelunasan benar-benar dibuka.

Hasil pembahasan antara Kemenag dengan DPR diputuskan jika besaran BPIH 2013 sebesar USD 3.527 (Rp 34,3 juta) per jamaah. Nominal itu turun USD 90 dibandingkan BPIH 2012 lalu. Jika calon jamaah haji sudah membayar uang muka sebesar Rp 25 juta, berarti tanggungan pelunasan mereka sekitar Rp 9,3 juta. Perlu dicatat nilai kurs BPIH disesuaikan dengan kurs Bank Indonesia ketika jamaah melakukan pelunasan.

Dalam kesempatan sebelumnya SDA mengatakan jika penurunan BPIH itu tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji. "Ini menjadi perhatian kami. Kualitas tidak boleh turun," tegasnya.

Penurunan nilai BPIH itu menurut SDA disebabkan adanya peningkatan subsidi kepada jamaah haji. Subsidi itu diambil dari bunga atau nilai manfaat setoran awal jamaah haji yang ditimbun di rekening Menag.

Pada 2010 subsidi yang diberikan ke setiap jamaah rata-rata Rp 7,6 juta. Pada periode 2011 naik menjadi Rp 11 juta per jamaah. Lalu musim haji 2012 sebesar Rp 12,9 juta. Dan untuk untuk tahun ini subsidi haji sebesar Rp 16,1 juta per jamaah.

 Untuk urusan kuota haji reguler, sampai saat ini masih tetap 194 ribu. Permohonan penambahan kuota baru ke pemerintah Arab Saudi masih belum dikabulkan. (wan/jpnn)http://www.riautoday.com/konten/11406/biaya-haji-2013-resmi-rp-343-juta-----.html